PEMALSUAN MEREK BERIKUT ANCAMAN PIDANANYA

Posted by: | Posted on: November 9, 2018

MEREK DAGANG SEBAGAI HAK MILIK INDUSTRI

Aktifitas manusia (kreatifitas) menghasilkan kreasi, inovasi / invensi, yang merupakan hasil realisasi ide atas kemampuan intelektual ataupun keterampilan manusia, dalam bidang apapun termasuk dalam bidang teknologi. Hasil kreasi dan inovasi tersebut melahirkan manfaat ekonomis bagi pemiliknya, sehingga dengan demikian perlu diberikan perlindungan hukum. Peraturan (hukum) di bidang hak kekayaan intelektual baik bersifat Internasional maupun Nasional. memberikan proteksi atas gagasan, ide dari pemalsuan (peniruan). Secara hakikatnya Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property right) terbagi atas dua kelompok besar, yaitu :

Hak Cipta (copy rights) dan hak-hak terkait (neighboring right), antara lain meliputi : karya tulis, karya musik, rekaman suara, pertunjukan musik, aktor, drama, dan penyanyi, lukisan, patung, penyiaran (broadcasts), program komputer (computer software), dan data base.
Hak Milik Industri (industrial property right), yang dibedakan dalam konteks perlindungannya menjadi enam bagian yaitu : Paten (invensi teknologi), Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Indikasi Geografis, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
Kekayaan intelektual yang merupakan kekayaan yang tidak berwujud yang terpisah dari bendanya adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan dialihkan kepada orang lain, sama dengan dengan jenis-jenis kekayaan lainnya, termasuk dapat dijual dan dilisensikan.

HAK MILIK INDUSTRI DITINJAU DARI KONSTITUSI & HUKUM DI INDONESIA

Hak milik industri memiliki paham individualistik yang monopolistik, dan senyatanya paham ini bertentangan dengan paham kebangsaan yang berlaku di Indonesia, yaitu paham kekeluargaan atau gotong royong, hal mana pertentangan tersebut telah digariskan secara nyata dalam Konstitusi NKRI tepatnya pasal 33 UUD 1945, yang mengkhendaki perekonomian nasional dirancang dan dibangun berlandaskan prinsip usaha bersama dan asas kekeluargaan, sehingga menitikberatkan kepada kehendak untuk terciptanya keseimbangan atau pemerataan hak setiap warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak, dan hal ini nyata tercermin sebagai ciri positif demokrasi ekonomi di Indonesia (baca ketentuan pasal 27 UUD 1945).

HKI menurut hukum Indonesia dapat ditinjau dari kedudukan pemegang hak dan wujud kreasi (temuan), jika ditinjau dari kedudukan pemegang hak maka dapat dilihat dari sisi Keaslian (mandiri), baik secara tunggal dan atau bersama-sama, apabila ditinjau dari wujud temuannya maka akan terdiri dari dua bagian besar yaitu Hak Cipta dan Hak Milik Industri, khusus terhadap barang / benda yang diciptakan, maka lebih dominan merupakan ruang lingkup materilnya (kebendaan / berwujud). Jika ditinjau dari Hukum Keperdataan yang berlaku di Indonesia masuk kedudukan Hukum Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari Hukum Kebendaan Yang Tidak Berwujud (intangible property), karena kita mengetahui bahwa adanya Hukum Kebendaan Yang Berwujud (tangible property).

MEREK SEBAGAI BAGIAN DARI HAK MILIK INDUSTRI DALAM LINGKUP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dari uraian diatas, telah terlihat dimana sejatinya kedudukan merek dalam konteks intellectual property right, sehingga Merek yang selalu dipergunakan dalam suatu produk dan bisnis oleh suatu perusahaan dalam perdagangan dan perindustrian, lazimnya dipergunakan untuk membedakan dan memperlihatkan reputasi, kualitas dan nama baik dari suatu produk (barang dan jasa) atau perusahaan produsen, sehingga dapat dibedakan dengan kompetitornya. Di Indonesia pengaturan merek diawali dengan adanya UU No.21 Tahun 1961 Tentang Merek Perniagaan, yang kemudian diubah dengan UU No. 19 Tahun 1992 dan diubah lagi dengan UU No. 14 Tahun 1997, perubahan terakhir dengan diundangkannya UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek sebagai penyempurnaan.

Suatu produk dengan identitas / tanda / lambang / Simbol yang menunjukkan ciri khas / asal / kualitas suatu produk tertentu tersebut dikenal dengan merek dagang. Merek dalam kerangka inilah yang merupakan bagian dari Hak Milik Industri sebagai bagian dari HKI. Merek dan tanda-tanda lainnya yang digunakan dalam usaha-usaha perindustrian dan perdagangan barang maupun jasa, sebagai sarana untuk memajukan perdagangan. Tanda-tanda tersebut untuk melindungi, memelihara dan memajukan hubungan antara pengusaha dengan masyarakat pada umumnya. Merek tidak memiliki nilai intrinsik, namun memiliki nilai ekonomis yang timbul dari akibat penggunaannya dalam kegiatan perdagangan (berbeda dengan invensi / temuan, nilai ekonomisnya timbul dari penciptaannya).

Hak atas merek tidak mengenai bendanya, tetapi hak untuk mempergunakannya dalam lalu lintas perdagangan, sehingga hak atas merek juga terkualifikasi sebagai hak atas benda yang tidak berwujud (immaterial gutterrecht), yang bersifat pribadi (subjectief recht) dan khusus (uitsluitend atau exclusive right), sehingga pemilik / pemegang merek tidak dapat di ganggu gugat, sebagai satu-satunya pihak yang berhak menggunakan merek tersebut, singkatnya di dalam merek tersebut terdapat hak milik (eigendom) yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang.

Oleh karena merek merupakan suatu TANDA, maka tanda tersebut harus memiliki DAYA PEMBEDA. Dalam hal ini yang dimaksud dengan daya pembeda adalah :

Memiliki kemampuan untuk memberikan identitas pada barang yang bersangkutan ;
Memiliki kemampuan untuk menunjukkan asal / sumber barang ;
Memberikan jaminan atau mutu barang ;
Memiliki kemampuan untuk membedakan antara barang sejenis yang berbeda asal / sumbernya.
Dari uraian kemampuan daya pembeda tersebut diatas, maka merek tidak dapat diterima sebagai merek apabila tanda tersebut sederhana seperti gambar “sepotong garis” atau tanda yang terlalu ruwet seperti gambar “benang kusut”. Kemudian jika merek tersebut tidak dipergunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa maka tidak dapat juga diterima sebagai merek, oleh karena dalam pendaftarannya pada Kantor Merek, maka harus secara tegas disebutkan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya sehingga pada akhirnya perlindungan terhadap merek tersebutpun dapat diwujudkan. Hal tersebut diatas sejalan dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 -4 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang pada pokoknya menyatakan demikian :

Merek adalah tanda yang berupa Gambar, Nama, Kata, Huruf-Huruf, Angka-Angka, Susunan Warna atau Kombinasi unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya.

PENTINGNYA PERLINDUNGAN DAN FUNGSI MEREK

Perlindungan hukum terhadap merek dagang sejak prinsipnya lahir sejak dilakukannya pendaftaran dan diterbitkannya sertipikat merek oleh Kantor Merek. Sejatinya perlindungan atas merek dagang bertujuan untuk melindungi kepentingan empat kelompok, yaitu :

Kepentingan Pemilik Merek, agar tidak diganggu gugat dalam hubungannya dengan konsumen sehingga dapat menjadi langganan tetap pada masa datang (repeat konsumen) ;
Kepentingan Produsen atau Para Pedagang yang bersaing, sehingga bebas memasarkan barang-barangnya dengan memakai tanda-tanda umum yang dapat dipakai oleh siapa saja dalam perdagangan dan persaingan yang jujur dan sah;
Kepentingan Konsumen, sehingga dapat terlindungi dari praktik-praktik menipu yang menyesatkan atau membingungkan konsumen ;
Kepentingan Umum, untuk memajukan perdagangan yang jujur di pasar-pasar, dan menghindari pratik tidak jujur yang bertentangan dengan norma dan kepatutan.
Dari uraian diatas, maka disimpulkan bahwa perlindungan merek pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap persaingan curang yang merupakan perbuatan melanggar hukum perdagangan, seperti pemalsuan (peniruan).

Sistem pendaftaran atas merek dagang pada tiap-tiap negara berbeda-beda, namun secara pokok terbagi atas dua sistem yaitu Sistem Konstitutif dan Sistem Deklaratif, Sistem Konstitutif adalah sistem pendaftaran merek yang memberikan hak atas merek oleh karena dilakukannya pendaftaran, sedangkan Sistem Deklaratif adalah sistem pendaftaran merek yang emberikan hak atas merek dagang diperoleh karena pemakaian pertama. Di Indonesia saat ini sistem pendaftaran Merek yang diterapkan adalah Sistem Konstitutif sebagai diamanahkan oleh UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, dengan demikian fungsi dari Merek Dagang yang meliputi fungsi tanda pembeda (distinctitive function), fungsi jaminan mutu (quality pruduct function), dan fungsi daya tarik dan promosi (promotion and impression function) dapat terlaksana dengan sebagamana mestinya, oleh karena adanya suatu kepastian dengan adanya pendaftaran di Kantor Merek.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 1 UU No. 15 Tahun 2001, menyatakan bahwa merek merupakan :

Kumpulan Kata-Kata, yang meliputi :
kata ciptaan (kata-kata yang belum pernah dipakai sebelumnya), contoh : Just Do It. Kereta Api, I’m lovin it ;
kata rangkaian (suatu kata yang merupakan rangkaian dari dua kata atau lebih yang dalam pemakaiannya sebagai merek), contoh : Bridgestone, Philips, Xerox ;
kata umum (kata-kata yang biasa yang dapat ditemukan dalam kamus bahasa yang mengandung arti tertentu, tetapi dalam penggunaannya sebagai merek harus tidak mempunyai hubungan dengan barang-barang yang ditandai dengan merek tersebut), contoh : Bangau, Dua Kelinci, Silverqueen ;
kata kiasan (kata-kata yang dalam penggunaannya sebagai merek, dengan secara terselubung dan berkias mempunyai hubungan dengan barang-barangnya, namun tidak secara langsung menimbulkan kesa), contoh : Dunkins Donut, Aqua, RCTI, Federal Motor.
Kumpulan Huruf, yang dalam hal ini huruf-huruf yang dipakai sebagai merek dapat bermacam-macam, seperti : BCA, IBM, BRI, dan lain sebagainya. Dimana penggunaannya dapat berupa inisial atau singkatan baik dengan atau tanpa titik pemisah, dengan gambar atau desain tertentu, ditulis secara khusus atau dalam bentuk monogram.
Kumpulan Angka, yang dalam hal ini terjadi penggabungan angka-angka, namun merek yang seperti sangat lemah dalam hal daya pembedanya, apalagi yang hanya terdiri dari satu angka atau dua angka yang digabungkan, contoh : 555, 234, dll ;
Gambar, dalam hal ini merek yang berbentuk gambar lebih bernilai dari pada bentuk merek lainnya, yang dapat meliputi : tanda tangan, potret, gambar, lukisan, insignia, emblem dan monogram. Dengan demikian maka pemahaman konsumen terhadap merek dalam bentuk demikian melalui indra penglihatan, contoh : Potret Diri Ny. Suharti, Potret diri Ny. Meneer, dll ;
Nama-nama Orang dan Lain-lain, dalam hal ini yang dapat dijadikan merek adalah nama keluarga, nama kecil, nama samaran, singkatan, atau bagian yang penting dari nama perusahaan, contoh : Rudy Hadisuwarno, Pierre Cardin, Sophie Martin, dll ;
Susunan Warna, penggunaan warna merupakan ciri khas dari merek, sehingga dengan demikian dengan warna saja tidak dapat dikategorikan sebagai merek dagang suatu barang atau jasa, sehingga dalam penggunaannya dapat dilakukan dengan memadukan antara warna dengan suatu tanda atau gambar sebagai suatu merek ;
Kombinasi Berbagai Unsur, yang dimaksud dengan kombinasi berbagai unsur adalah dapat berupa penggabungan dari kata-kata, gambar, susunan warna dan lain sebagainya.

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN (TINDAK PIDANA) PEMALSUAN MEREK DI INDONESIA

Dalam article 61 TRIPs Agreement telah menetapkan prosedur pidana (criminal procedur) guna diterapkan pada tindakan pelanggaran subtansial peraturan HKI yang mewajibkan bagi negara-negara anggota untuk menyediakan prosedur pidana dan hukuman yang diberlakukan setidak-tidaknya untuk kasus pemalsuan merek atau pembajakan hak cipta yang dilakukan dalam melaksanakan kepentingan komersial oleh pemalsunya / pembajaknya, disamping itu juga mewajibkan para negara anggota untuk menyediakan perangkat pidana dalam kasus hak kekayaan intelektual lainnya yang dilakukan dengan sengaja untuk keperluan komersialisasi. Berpijak dari pada itu, maka UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek juga telah menyediakan perangkat ketentuan hukum pidana yang berfungsi untuk melindungi pemilik merek dan konsumen dari perbuatan curang para pemalsu / peniru yang memiliki tujuan negatif yaitu mengambil keuntungan diatas kerugian pemilik merek dan konsumen tersebut dengan cara memalsukan / menurut dan diperdagangkan di pasaran. Ganjaran hukuman yang akan dikenakan kepada para pemalsu tersebut dapat berupa sanksi pidana penjara, pidana kurungan dan denda, sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 – 94 UU Merek, sebagaimana diuraikan dibawah ini :

  1. Pasal 90, mengatur : barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) 

  2. Pasal 91, mengatur : barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;

  3. Pasal 92 ayat (1), mengatur : barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhannya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang ang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

  4. Pasal 92 ayat (2), mengatur : barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang ang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;

  5. Pasal 93, mengatur : barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunkan tanda yang dilindungi indikasi asal untuk barang dan/atau jasa, yang mengecoh atau menyesatkan masyarakat mengenai asal suatu barang atau jasa, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;

  6. Pasal 94, mengatur : barang siapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 90, pasal 91, pasal 92, pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahunatau denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Tindak pidana dalam pasal 94 ini adalah Pelanggaran.

Tindak pidana Pemalsuan Merek sebagaimana diatur di dalam pasal 90 – pasal 94 UU Merek merupakan Delik Aduan (klacht delict) bukan delik biasa, hal mana juga telah dinyatakan tegas dalam pasal 95 UU Merek, sehingga terhadap perkara pidana pemalsuan merek maka harus dilaporkan secara langsung oleh pihak yang merasa dirugikan atau pemilik merek atau kuasanya. Sementara hukum acara pidana yang dipergunakan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga penyidik yang menangani perkara tindak pidana pemalsuan merek adalah Penyidik Kepolisian dan Penyidik PNS di Direktorat Jenderal HKI. UU Merek adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus yang secara hakikatnya mengesampingkan peraturan yang bersifat umum, sebagaimana dimaksud dengan asas hukum lex specialis derogat lex generalis, sehingga ketentuan pidana umum sebagaimana diatur didalam pasal 481 KUHP tentang penggunaan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, tidak dapat diterapkan untuk menjerat para pelaku tindak pidana pemalsuan merek, namun untuk mendudukkan peran para pelaku tindak pidana pemalsuan merek yang dalam istilah hukum dikenal dengan sebutan predicate crime, KUHP dapat saja dipergunakan oleh aparat penegak hukum, dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana (criminal justice system), oleh karena pengaturan terhadap hal sedemikian tidak terdapat di dalam UU Merek sebagai lex specialisnya.

DAFTAR PUSTAKA :

Mochtar Kusumatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Cet. Pertama, Bandung : Bina Cipta, 1976.

Suyud Margono, Hak Milik Industri, Pengaturan dan Praktik di Indonesia, Cet. Pertama, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.

W.Friedman, Legal Theory, London, Steven dan Sons Limited, 1960.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Merek





Comments are Closed

%d blogger menyukai ini: