Baik kita akan bahas perbedaan perizinan dari KEMENKES DAN DINKES KABUPATEN . Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190/MENKES/PER/VIII/2010 , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) , Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1189/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 399) ,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 401);  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2013 tentang Iklan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 192);Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2014 tentang Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1563);Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200) KEMENKES RI
  1. Area pemasaran atau dapat di Edarkan di Seluruh NKRI dan eksport
  2. Memiliki ijin produksi dan maupun izin edar seluruh kategory produk PKRT
  3. Di awasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  4. Tertera di Produk ‘ KEMENKES RI PKD NOMERIK “
  5. wajib Lolos Uji Lab dengan SNI Tertentu
  6. Mengikuti kaidah aturan labelisasi
DINKES KABUPATEN
  1. Area pemasaran atau dapat di Edarkan di Propinsi dimana Pabrik berDomisili
  2. Hanya di ijin kan produksi bahan pembersih jenis  tertentu saja ( hanya 10 jenis bukan mencakup seluruh  kategori )
  3. Di awasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
  4. Tertera di Produk ‘ PIRT PKD “
  5. Tidak wajib Lolos Uji Lab ber SNI tertentu